Analisis Pembuatan Kebijakan Suatu Permasalahan

Pokok Masalah : sistem kepegawaian yang buruk di instansi pemerintah

1. Posisi masalah

Sopir angkutan barang : mengeluhkan sering terjadinya pungutan liar di ruas jalan utama lintas Sumatera yang menghubungkan Bandar Lampung – Bakauheni;

Pemerintah : pemerintah menyadari kurangnya kesejahteraan dan kurang tegasnya dari aparat pemerintah yang bertugas dilapangan;

Ilmuwan : pemerintah harus segera membenahi menangan sistem kepegawaian yang buruk disemua instansi pemerintah dan harus segara menindak dan memberikan sanksi kepada setiap aparat pemerintah yang melakukan pelanggaran tersebut, baik sanksi adminsitasi maupun sanksi pidana.

2. Urgensi masalah

Masalah pemungutan liar bukan merupakan masalah yang baru muncul di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingkat kesejahteraan pegawai yang minim. Para aparat pemerintah khususnya yang mempunyai penghasilan rendah sering melakukan pungutan liar, baik itu untuk memperlancar proses sesuatu atau diminta langsung oleh aparat seperti halnya pungutan liar di jalan-jalan. Masalah ini tergolong tingkat urgensi masalah yang kurang penting tapi mendesak karena termasuk kedalam penegakan hukum. Dalam hal ini pemerintah sangat lamban dalam memproses atau membenahi mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah segera membenahi sistem kepegawaian yang baik dan benar.

3. Dinamika masalah

Masalah pemungutan liar terjadi setiap saat di jalanan seluruh Indonesia. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh petugas dari DLLAJR dan Dinas Perhubungan namun sering juga dilakukan oleh oknum kepolisian.

4. Adanya sub masalah

· Kurangnya kesejahteraan dari setiap pegawai pemerintah

· Kurang kesadaran dari para sopir angkutan barang untuk melaporkan hal tersebut ke instasi masing-masing

· Kurangnya tindakan untuk mencegah hal ini ole pemimpin atasan dari Instansi terkait

ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH

1. Meningkatkan kesejahteraan para pegawai dengan cara menaikkan gaji dari setiap pegawai pemerintah

Tujuannya agar setiap pegawai pemerintah tidak lagi melakukan pemungutan liar karena tingkat kesejahteraan mereka sudah terpenuhi dengan baik

2. Para aparat pemerintah harus dengan tegas menindak setiap pelanggaran yang ada dilapangan seperti kelebihan muatan

Tujuannya : membentuk aparat pemerintah yang mempunyai kredibitas yang baiksehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik

Sumber daya

1. Mengalokasikan dana untuk kesejahteraan pegawai (S)

2. Minimnya gaji pegawai pemerintah (W)

Sarana

1. Terbatasnya akses pelaporan terhadap masalah pungutan liar (W)

2. Kurangnya instrumen hukum untuk memberikan sanksi yang tegas (W)

Dampak

1. Mengurangi praktek pungutan liar (T)

2. Kesejahteraan meningkat (O)

3. Meningkatkan kinerja pegawai pemerintah (O)

Koordinasi

1. Kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum (W)

ANALISIS SWOT

Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S-W) : Mengalokasikan dana untuk pegawai pemerintah dan menindak secara tegas bagi pegawai pemerintah yang melakukan pungutan liar serta memberantas praktek pungutan liar dengan sanksi yang tegas pula.

Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (S–T) : tidak ada

Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (O – W):

Perlunya koordinasi dengan aparat penegak hukum

Pemberian sanksi yang tegas dari instrumen hukum yang ada bagi penerima pungutan liar

Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (T – W): Pengawasan terpadu antara aparat penegak hukum di daerah dengan di pusat ibukota.