1. Imperatif: bersifat apriori, harus ditaati (suruhan & larangan).
2. Fakultatif: bersifat tidak apriori mengikat (kebolehan).
Kamis, 31 Desember 2009
Sifat Kaedah Hukum
skip to main |
skip to sidebar
...orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu... (Socrates)
Blog Archive
-
▼
2009
(69)
-
▼
Desember 2009
(69)
- Hukum Administrasi Kepegawaian
- UTS Hukum Administrasi Kepegawaian
- Otentifikasi Putusan Arbitrase
- Argumentasi Seorang Arbiter Untuk Tidak Dikenakan ...
- Perenungan Filsafat Terhadap Lingkungan Masyarakat
- Apakah Arbiter dapat dipidana?
- Analisis Pembuatan Kebijakan Suatu Permasalahan
- Analisis Pembuatan Kebijakan Peraturan Pemerintah ...
- Perbandingan Lembaga Perwakilan Rakyat di Beberapa...
- Kedudukan dan Kewenangan DPRD Serta Hubungannya de...
- Kedudukan dan Kewenangan DPRD Serta Hubungannya De...
- Peraturan Perundang-undangan dibentuknya Pengadil...
- KARAKTERISTIK, TANGGUNG JAWAB PROFESI, DAN PELAKSA...
- Selayang Pandang Mengenai Hakim
- Selayang Pandang Mengenai Arbiter
- Selayang Pandang Mengenai Mediator
- Selayang Pandang Mengenai Notaris
- Selayang Pandang Mengenai Advokat
- TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS DALAM MENJALANKAN T...
- Kisah Buruh Migran
- Masukan Terhadap UU Zakat
- Peraturan yang Mengatur Zakat
- Gugatan Majalah Time Melawan Suharto
- Analisis Kasus Tinjauan KUHP dan RUU KUHP
- PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH SEBAGAI PENERAPAN HAK A...
- Koperasi 1
- Kronologi dan Sejarah Regulasi tentang Koperasi di...
- Pendirian Koperasi dan Status Badan Hukum (Koperas...
- Modal-modal dan Prinsip Keuangan (Koperasi 4)
- Survei tentang Perkembangan Hukum Koperasi di Ting...
- Pembentukan Koperasi (Koperasi 6)
- Anggaran Dasar Koperasi (Koperasi 7)
- Status Hukum Anggota Koperasi (Koperasi 8)
- Struktur Perhimpunan Koperasi (Koperasi 9)
- Kedudukan Hukum Pengurus dalam Koperasi, Kekuasaan...
- Pembiayaan Koperasi (Koperasi 11)
- Pemeriksaan Keuangan Koperasi (Koperasi 12)
- Pandangan terhadap Koperasi Sebagai Suatu Sistem P...
- Usulan Peneltian (KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI E...
- Abstrak Buku
- Abstrak Jurnal Ilmiah
- Abstrak Peraturan Perundang-undangan
- PEMERIKSAAN SAKSI PERKARA PERMOHONAN: STUDI KASUS ...
- Pembagian Warisan Seseorang yang Dianggap Hilang (...
- Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1112 K/Pdt/1990
- Contoh Surat Kuasa
- Contoh Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
- Contoh Replik Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
- Rumah Susun: Studi Kasus Mangga Dua Court
- Grasi di Indonesia
- Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 383 K/TUN/2003
- Analisis Mendalam Putusan Mahkamah Agung No. 383 K...
- Class Action Banjir Jakarta
- Persekutuan Perdata, Firma, CV, dan Perseroan Terb...
- Perbandingan UU Perseroan Terbatas
- Status Perkawinan dan Harta Perkawinan
- Analisis Kasus Gabungan Tindak Pidana (Concursus)
- Teori Gabungan TIndak Pidana
- Analisis Kasus Perlindungan Konsumen
- Makna Pasal 121, 122, 388, 389, 390 RIB
- KONTROVERSI PADA PENGATURAN KEBIJAKAN KASUS LUMPUR...
- Perbedaan Kaidah Kepercayaan, Kesusilaan, Sopan Sa...
- Perbedaan Das Solen dan Das Sein
- Isi Kaidah Hukum
- Sifat Kaedah Hukum
- Kekuatan berlakunya UU
- Kaidah Undang-Undang
- Adagium Pemilihan Hukum
- Penegakan dan Penemuan Hukum
-
▼
Desember 2009
(69)
Sedikit Mengenai Penulis
Situs Penting
Menu Blog
2009 Riktan Website All Rights Reserved. Blogger Templates created by Deluxe Templates .
CSS by Free CSS Templates
0 komentar:
Posting Komentar